Membahas tentang anggota DPR memang tidak akan selesai, terlalu banyak kasus buruk yang ada pada anggota parlemen kita. Sampai saat ini banyaknya anggota DPR dan DPRD yang tidak bermutu dan tidak memiliki moral yang seharusnya menjadi syarat utama sebagai anggota DPR. Banyak kasus yang seharusnya tidak terjadi. Seperti Hilangnya Moral Anggota DPR dengan terbongkarnya pelecehan sex anggota DPR Max Moein dari fraksi PDI perjuangan terhadap Sekretaris pribadinya, dan foto syur Max dapat kita lihat di internet begitu bertebaran.
Ada juga anggota yang di tangkap basah KPK karena di duga kuat menerima suap dalam bentuk uang tunai dan yang lebih menghebohkan lagi plus bonus wanita cantik yang aduhai bin semlohai. atau kasus Yahya Zaini yang heboh beradegan panas dengan artis Maria Eva. Sungguh Masih pantaskan DPR menyandang Sebagai Dewan terhormat, bila ternyata akhlak mereka sangat bejat?
DPR tidak hanya kasus seks, tapi ada beberapa hal yang mencedrai keadilan dari rakyat, DPR selama ini sangat "getol" melaksanakan studi banding. Sudah bukan rahasia umum lagi jika agenda studi banding ke luar negeri yang dilakukan oleh anggota DPR sesungguhnya cuma merupakan akal-akalan para anggota terhormat untuk bisa melancong gratis ke luar negeri, mereka Studi banding pakai uang rakyat, yang sekarang banyak yang bunuh diri gara-gara himpitan kemiskinan dan kemelaratan hidup yang kian hari kian sulit dibayarkan oleh rakyat. Situs Kompas (16/5) berjudul “Anggota DPR Bawa Keluarga Plesir ke Argentina” menulis, “Anggota DPR melakukan kunjungan kerja dengan uang saku 500 dollar AS atau Rp 4, 6 juta per hari per orang. Ada 12 anggota DPR yang mendapat uang saku sebesar 500 dollar AS per hari per orang atau setara dengan Rp 4, 6 juta. Total menghabiskan uang negara 6.000 dollar per hari atau 48.000 dollar atau senilai Rp 441 juta dalam delapan hari. Tidak termasuk biaya untuk 10 staf.” inilah ke 13 anggota yang ikut pelesiran ke argentina Sedangkan daftar nama-nama anggota DPR yang plesir ke Argentina adalah: Yasonna Hamonangan Laoly (PDIP),Andi Yuliani Paris (PAN), Tumbu Saraswati (PDIP),Jacobus Mayongpadang (PDIP),Emmy Rerung Rante (isteri Jacobus Mayongpadang),Hasril Azwar (PPP),nani Muliani (isteri Hasril Azwar),Patrialis Akbar (PAN),Putra Jaya (PAN),Saifullah Mas'hum (PKB),Badriyah Fayumi (PKB),Abu Bakar (suami Badriyah),Jazuli Juwaini (PKS),Saut Marasal Hasibuan (PDS),Rahmat Budiaji (staf),Andie Widianto (staf),Novianto Murti Hartono (staf),Sudarsono (staf),Evi Adiningrum (isteri Sudarsono),Jajang Abdullah (staf),Karim Mustari (staf),Robert Simbolon (staf),Suwarno Putra Raharjo (staf),Gunawan Suswantoro (staf), Agung Mulyana Saleh (staf),Desmalili Mariati (staf). (http://www.eramuslim.com/berita/tha/8519070109-inilah-jadwal-dan-nama-anggota-dpr-ke-argentina.htm) itu baru satu kali studi banding yang dilakukan anggota DPR.
Belum kelakuan DPR/DPRD yang melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah atau instasi dalam negeri mereka hanya bertujuan untuk menghamburkan anggaran, Ujung-ujungnya tandatangan dari SPJ (surat perjalanan dinas), yang anehnya setiap studi banding tidak pernah ada laporan hasil studi banding, kecuali mungkin oleh-oleh yang dibawa buat keluarganya. DPR kita sangat bermental calo, karena disana banyak "Kompas - Praktek percaloan di Dewan Perwakilan Rakyat secara sadar telah merekayasa dan merampas bantuan yang menjadi hak masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Karena itu, tidak ada kata lebih pantas untuk dinyatakan perampasan kolektif semacam ini merupakan kejahatan kemanusiaan."
Sungguh ironi DPR kita ini DPR kerjanya hanya mengurus yang tidak penting, ketika Slank mendendangkan Lagu gosip jalanan mereka seperti kebakaran jenggot, padahal hal ini seharusnya ditanggapi wajar oleh anggota DPR. ketika sampai saat ini banyak warga yang menjerit tentang kenaikan BBM, tetapi apa yang terjadi DPR seperti bisu, tak bernyali, tak bersuara untuk mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah, lalu kemana anggota DPR tersebut?, apakah mereka sibuk mengumpat di ketiak para gundiknya?, atau sibuk pelesiran dengan dalih Studi banding?
DPR adalah Sentra Kejahatan Korupsi di Indonesia, Korupsi yang dilakukan oknum-oknum anggota DPR dan DPRD umumnya terjadi saat membahas anggaran untuk departemen/instansi dan unit kerja hingga pengesahannya dalam APBN atau APBD, anggaran departemen/instansi yang dibahas di lembaga wakil rakyat tidak akan disahkan jika tidak menyiapkan dana untuk oknum-oknum anggota DPRD pada komisi yang menangani anggaran itu. Jadi, mereka anggota DPR/DPRD yang memulai dan mengajak pejabat instansi melakukan perbuatan tercela seperti itu hanya untuk kepentingan pribadi sementara rakyat miskin bertambah dan tidak diperhatikan lagi. Dan Kebobrokan moral anggota DPR dapat kita lihat dari beberapa anggota DPR yang ditahan KPK,KPK telah menahan empat orang anggota DPR, yaitu Hamka Yandhu, Saleh Djasit, Al Amin Nur Nasution, dan Sarjan Taher. Hal ini juga terjadi pada kasus BLBI yang menjadikan Gubernur Bank Indonesia, juga mengindikasikan adanya kordinasi dengan oknum DPR. dan hal ini tidak menutup kemungkinan bertambahnya anggota DPR yang korupsi.
Hal ini diperburuk dengan adanya rencana anggota DPR untuk membubarkan KPK, "Kalau perlu dibubarkan saja," kata Ahmad Fauzi (anggota DPR). lembaga yang dipimpin Antasari Azhar,dengan alasan KPK telah menjadi lembaga yang terlalu kuat ("superbody") karena berhak memeriksa semua pihak termasuk anggota DPR. seharusnya seluruh wakil rakyat di DPR menunjukkan bahwa mereka mendukung pemberantasan korupsi, bukan melakukan korupsi. kenapa pak takut ya, atau memang anda sedang korupsi ya? Saat pemilu yang katanya adalah pesta demokrasi rakyat, walau sebenarnya rakyat hanya mendapat rempah-rempah dari pesta yang diadakan tersebut, rakyat hanya mendapat uang receh, dan baju butut, untuk memilih calon anggota Dewan yang akan menjadi anggota DPR. "Rakyat-ku sayang saat-ku butuh dukungan, Rakyat ku tendang saat aku jadi Anggota dewan" itulah prinsip yang dipakai anggota DPR saat ini.
Mereka saat pemilu rela merogoh kocek dalam-dalam untuk menjadikan diri mereka menjadi anggota DPR, dan "Akan balas dendam " saat menjabat, mereka bermuka manis saat kampanye, dan mereka bermuka garang saat mereka menjabat. Saya termaksud orang yang mempertanyakan legalitas anggota DPR/DPRD saat ini.. mengapa, saat pemilu saya hanya diberi pilihan untuk memilih partai, dan tidak diberi penjelasan yang jelas tentang siapa calon yang dipilihkan jika partai yang saya pilihkan menang. Saat ini pemilihan anggota DPR tidak melalui Fit and proper test, yang terjadi adalah siapa yang berani menyumbang dana ke partai paling besar dialah yang akan menjadi wakil rakyat, dan mengenai pengaturan wilayah yang diwakilkan, ditentukan secara tertutup oleh partai tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari anggota DPR yang merupakakan ikatan satu keluarga.
Mengenai keterwakilan dalam DPR, saya mempertanyakan mengapa anggota DPR itu selalu orang yang sama, apakah bangsa ini telah kehabisan stok orang yang kompeten? maksud dari kompeten bukan seorang yang mampu dan pintar, tetapi orang yang mau dan peduli kepada Rakyat, mau dalam arti kata mau membela rakyat, mau merasakan kesengsaraan rakyat. Tidak seperti sekarang, cukup banyak anggota DPR dan DPRD yang sama sekali tidak mengerti dengan tugas-tugas yang diembannya. Tidak hanya itu, tidak sedikit wakil rakyat yang hanya memperhatikan kepentingan sendiri atau kelompoknya saja. Sungguh ironi, dan menyedihkan sekali.
Setiap lembaga negara, termaksud presiden setiap akhir periode menjabat selalu memberi laporan pertanggung jawaban, termaksud Presiden yang memberi laporan pertanggung jawaban, entah hasilnya di tolak atau diterima, Saya pun bertanya, kepada siapa DPR memberi pertanggung jawaban? kepada rakyat kah.. atau kepada parpol..? Mungkin jawaban yang diberiakan adalah kepada rakyat. Lalu apa bentuk pertanggung jawaban DPR Kepada Rakyat? Jawabanya adalah DPR tidak pernah memberi petanggung jawaban kepada rakayt.
Jadi masih kah saya harus memilih pada saat pemilu untuk memilih wakil rakyat? kalau hanya saya melegalkan kejahatan yang dilakukan oleh wakil yang saya tunjuk, serta tidak tahu apa hasil yang dari keterwakilan saya pada wakil saya yang duduk di Kursi DPR? Mungkin lebih baik saya menjadi partisan partai GOLPUT, karena saya tidak harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang saya lakukan, karena telah beberapa kali mengharap perubahan pada setiap pemilu dengan memilih beberpa partai yang berbeda, entah itu partai yang mengaku mengemban amanat nasional, atau partai yang bisa memberi kebangkitan bangsa, atau partai yang berjuang untuk wong cilik, atau partai yang memberi keadilan dan kesejahteraan, atau partai orang-orang yang berkarya, atau partai lainya.
Pada akhirnya hasilnya akan tetap sama. kami rakyat kecil tidak pernah benar-benar terwakilkan oleh DPR yang katanya Elit dan Terhormat, walau kelakuan meraka adalah Bejat. Masihkah ada partai yang dapat dipercaya? Masihkah DPR diperlukan atau sebaiknya dibubarkan saja ya? Karena kami tidak perlu janji-janji, kami butuh tindakan untuk hidup kami yang memang sangat berat, tidak seperti yang katanya wakil kami yang hidup bergelimangan Harta, dan wanita.
Seorang Rakyat Indonesia, 2 juni 2008
H. Usman